Jeratan UU ITE dan Pidana Penyebar Hoax

NAGEKEO - Kasus pelanggaran ITE di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Kabupaten Nagekeo yang disampaikan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nagekeo, AKBP Agustinus Hendrik Fai, SH.MA dalam konferesi pers yang digelar 31 Desember 2021 lalu bahwa, dirinya mencatat ada jenis 3 kasus yang dominan naik di wilayah hukumnya.

Tiga kasus tersebut diantaranya, kasus penyerobotan yakni laporan penyerobotan tanah, kasus penghinaan melalui media sosial dan kasus pencabulan anak.

Baca juga: Pemerintah Tolak Klaim Nine Dash Line di Perairan Natuna oleh China

"Kasus penyerebotan ini dari 5 kasus di tahun 2020 menjadi 13 kasus di tahun 2021 atau naik sekitar 160%. Lalu kasus penghinaan melalui media sosial IT, 5 kasus di tahun 2020 naik menjadi 8 kasus 2021. Kemudian yang juga ikut naik pencabulan anak dimana di tahun 2020 ada 3 kasus dan di tahun 2021 naik menjadi 7 kasus. Semuanya dapat di selesaikan, " jelasnya dalam Konferensi Pers laporan akhir tahun penanganan kasus di wilayah hukum Polres Nagekeo.

Kasus penghinaan IT,   Kapolres Hendrik harapkan masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Karena beberapa kasus kemudian telah diselesaikan dimana 8 kasus yang ditangani Kepolisian, itu dominan salah paham antara pengguna medsos.

Baca juga: Tony Rosyid: Penembakan 6 Laskar FPI Mulai Terbongkar

"Dengan demikian kita tetap menghimbau masyarakat kita agar bijak dalam penggunaan media sosial. Dan juga tidak cepat menanggapi berita-berita yang belum diketahui kepastiannya, perlu dicari tahu kebenarannya, apakah berita yang diterima benar atau tidak sebelum dibagikan ke pihak lain, " tegas Kapolres Hendrik.

Serupa himbauan Kapolres Hendrik, dan guna mengingatkan masyarakat agar tidak terjerat hukum atas pelanggaran kasus tersebut, berdasarkan brosur dan baliho Ditreskrimsus/Cyber Crime Polda NTT yang diterima indinesiasatu.co.id dari Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Iptu Rifai melalui Kanit Dua Unit Tipiter Polres Nagekeo, Aipda Daud Ahmad suele yakni,

Baca juga: Tony Rosyid: Dihujani Banyak Protes, Jokowi Perintahkan Aparat, 3.862 Demonstran Telah Ditangkap

JERATAN UU ITE

1. Jangan membuat, membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan. (ancaman pidana 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah).

Baca juga: Anggota DPRD Sumut Desak Bawaslu Simalungun Proses Dugaan Camat Terlibat Kampanye, Choir Nasution: Langsung ke Bagian Hukum Saja

2. Jangan sembarangan mengancam, memeras dan mencemarkan nama baik seseorang. (pasal 27 ayat 3 dan 4 pidana paling lama tahu atau denda 1 miliar rupiah).

3. Pencemaran nama baik. (ancaman pidana paling lama 4 tahun atau denda 750 juta rupiah).

Baca juga: Oknum Jaksa Manggarai dan Oknum BPK Perwakilan NTT Dituding Rekayasa BB Tipikor

4. Jangan sembarangan menyadap. Pasal 31 menjelaskan soal aturan penyadapan yang tidak bisa dilakukan sembarang orang. Penyadapan hanya bisa dilakukan untuk kepentingan penyidik aparat penegak hukum.

5. Muatan perjudian (pasal 27 ayat 2 ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah).

6. Berita Hoax. (ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah).

7. Hate Speech. (ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah)

PIDANA BAGI PENYEBAR HOAX

Baca juga: KPK Tahan Walikota Tasikmalaya Periode 2017 - 2022, Terkait Dugaan Suap DAK 2018

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbukan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) sebagaimana yang dalam pasal 45 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah).